Banyak Kekurangan, DPD Dorong Revisi UU Pendidikan Kedokteran - IndoSumut Daily

Hot News

Sisihkan Donasi Terbaik Anda

Jika anda mendukung semua kegiatan sosial Yayasan Indometro,bisa membantu kami dengan menyisihkan sedikit rezeki anda ke BNI 2018071309 an Yayasan Indometro Indonesia

Wednesday, March 13, 2019

Banyak Kekurangan, DPD Dorong Revisi UU Pendidikan Kedokteran

Baca Juga

Wakil Ketua Komite III DPD, Novita Anakotta
INDOSUMUTDAILY.ONLINE  Komite III DPD RI menilai UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran memiliki banyak kekurangan. Sehingga UU tersebut harus segera direvisi agar bisa menjawab permasalahan kedokteran di Indonesia.

"UU Pedidikan Kedokteran memang masih sangat belia, namun banyak kekurangannya khususnya pada implementasinya sehingga menyebabkan UU ini direvisi kembali," ucap Wakil Ketua Komite III DPD, Novita Anakotta saat pembahasan inventarisasi materi penyusunan pertimbangan RUU di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (3/13).

Senator asal Maluku Utara itu menjelaskan ada beberapa kelemahan pada UU 20/2013. Pertama, permasalahan distribusi dokter. Kedua, legislasi atau dimana UU ini pasal-pasalnya memicu kontroversi diantaranya penambahan profesi dokter layanan primer (DLP)."Padahal UU 9/2004 tentang Praktik Kedokteran tidak mengenal DLP," ulasnya.

Selain itu, lanjut Novita, di dalam UU Pendidikan Kedokteran juga belum menyebutkan pendidikan berkelanjutan.

"Hal ini tentunya untuk merespons perkembangan teknologi, sosial, budaya, dan peningkatan kompetensi sehingga dokter dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Harian Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Abraham Andi Padian Patarai menjelaskan kompetensi DLP sebagai program studi baru tidaklah berbeda dengan kompetensi dokter umum pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Alhasil, menimbulkan kasta baru pada pelayanan di tingkat primer.

"DLP sejatinya adalah entitas layanan, bukan sebuah gelar. Hemat saya, DLP berpotensi menggangu sistem pelayanan kesehatan yang saat ini telah eksis," paparnya.

Menurutnya, UU Pendidikan Kedokteran saat ini tidak harmonis dengan UU Praktik Kedokteran. "Dimana pada UU Praktik Kedokteran telah dijelaskan bahwa uji kompetensi diberlakukan hanya bagi dokter yang ingin berpraktik," ujar Abraham.

Pada kesempatan yang sama, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Titi Savitri Prihatiningsih melihat dari sisi peningkatan distribusi tenaga dokter. Menurutnya, perlu kerjasama antara Pemda dan fakultas kedokteraan di daerah. Secara nasional di dalam Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia, komponen muatan lokal akan diperbesar 30 hingga 50 persen.

"Maka setiap fakultas kedokteraan akan didorong untuk menyusun kurikulum dengan muatan lokal untuk menyelesaikan masalah kesehatan di daerah fakultas itu berada," kata Titi.

Titi juga menyarankan, dalam penempatan lulusan program studi dokter untuk mengikuti internship. Bekerjasama dengan Pemda dan organisasi profesi setempat sehingga lulusan dokter akan didistribusikan secara merata.

"Dengan begitu lulusan dokter bisa didistribusikan secara merata di rumah sakit, puskesmas atau organisasi pelayanan kesehatan," ucapnya.(rml)

No comments:

Post a Comment

Buka Akun Disini Yok !!!

Penarikan Hanya 30 Menit

https://www.weltrade.ru/?r1=ipartner&r2=6530
Redaksi | UU Pers | Kode Etik | Pedoman Media Cyber